Baca Cepat tampilkan. 2 Asas dan Tujuan Penataan Ruang Menurut Herman Hermit27 “sebagaimana asas hukum yang paling utama yaitu keadilan, maka arah dan kerangka pemikiran serta pendekatan-pendekatan dalam pengaturan (substansi peraturan perundang-undangan) apa pun, termasuk Undang-Undang Penataan Ruang, wajib dijiwai oleh asas keadilan”. Adapun tujuan penataan ruang menurut Undang-Undang No. Asas-asas penataan ruang Dalam Pasal 2 UU No. A. Mengenal kearsipan, asas, dan kelebihan serta kelemahannya. 26 Tahun 2007! 2. 6+ Teori Pembentukan Tata Surya. BAB II AZAS, TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG Bagian Kesatu Asas Penataan Ruang Pasal 2 Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, penataan ruang diselenggarakan berdasarkan asas : a. (2018). Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan; BAB II PEMBAHASAN 1. Lembaga Administrasi Negara Samarinda . Latar Belakang. Efisiensi Penataan Ruang. Penggabungan Desa 5. Dengan demikian, maka penataan ruang harus dipandang sebagai kebijakan instrumen yang dapat mengarahkan dan membangun manusia menuju peradaban yang lebih baik di masa depan. Tulisan ini memiliki tujuan sebagai bahan kajian dalam pengintegrasian dan penataan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Keterpaduan. Pelaksanaan Anggaran. D. Telp : (0274) 868548 , Email : pertaru@slemankab. A Rasyid, Syaifuddin dan Rahmad Syahputra. Keberlanjutan. Lembaga Penyelenggaraan Penataan Ruang Belum Efektif. Situs Resmi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman - Daerah Istimewa Yogyakarta. Bahan Paparan Sosialisasi Kebijakan Penataan Ruang PP Nomor 21 Tahun 2021 oleh Direktur Jenderal Tata Ruang, Kementerian ATR/BPN. Penjelasan Pasal 2, huruf f, Undang-Undang Penataan Ruang: “Asas kepastian hukum dan keadilan, maksudnya penataan ruang diselenggarakan dengan berlandaskan hukum/ketentuan peraturan perundang-undangan dan bahwa penataan ruang dilaksanakan dengan. dengan penataan ruang, perlindungan sumber daya alam non hayati, perlindungan sumber daya buatan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, cagar budaya, keanekaragaman hayati dan. Belum Tersedia. tersebut. asas-asas yang dapat dipahami akal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penataan ruang kantor yang dilaksanakan di SMK Negeri 1 Salatiga tidak menunjang efisiensi kerja. 26 Tahun 2007! 3. idPartisipasi adalah sarana bagi masyarakat yang memungkinkan untuk berbagi manfaat dari masyarakat yang makmur dan berkeadilan sesuai asas penataan ruang, untuk itu diharapkan juga kepedulian masyarakat agar terlibat secara pro-aktif dalam perencanaan tata ruang. Gie (2017:186), penataan ruang kantor dapat dirumuskan sebagai penyusunan perabotan dan alat perlengkapan pada luas lantai yang tersedia. Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, penataan ruang diselenggarakan berdasarkan asas: keterpaduan; keserasian, keselarasan, dan keseimbangan; keberlanjutan; keberdayagunaan dan keberhasilgunaan; keterbukaan; kebersamaan dan kemitraan; pelindungan kepentingan umum; kepastian hukum dan keadilan; dan ; akuntabilitas. Penataan ruang di Indonesia yang diatur dalam UU Penataan Ruang, mengacu pada konsep penataan ruang yang berjenjang dan komprehensif, serta asas keterpaduan. 26 Tahun 2007! 17 TUGAS 2. dilaksanakan berdasar asas-asas penataan ruang . Pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan; b. Bagikan . Kedua, dari aspek pemerintahan (daerah),. a. Wewenang pemerintah dalam pengelolaan lingkungan secara konstitusional bertumpu pada ketentuan Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945, yaitu “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Tata ruang dilakukan secara terpadu, menyeluruh, berdayaguna dan berhasilguna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan. com. Pengembangan Wilayah. "Jadi jika ada pelanggaran yang berindikasi tindak pidana penataan ruang harus ditindak tegas. hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;. Azas jarak terpendek . Asas tata ruang kantor berperan sebagai pedoman dalam penataan ruangan untuk menciptakan optimalisasi penggunaan ruang, efisiensi, dan keamanan kerja. Padahal, masyarakat pedesaan telah memiliki. tujuan, kebijakan dan strategi: 4. Miriam Budiardjo Nuri Soeseno, M. 1 Pengertian Penataan Ruang Pengertian ruang menurut D. Dalam melaksanakan tata usaha, suatu faktor penting yang turut menentukan kelancarannya ialah penyusunan tempat kerja dan alat perlengkapankantor dengan sebaik-baiknya. Ruang konferensi B. Undang-undang Penataan Ruang menjamin juga tercapainya keteraturan berdasarkan asas keserasian, keselarasan dan keseimbangan yang tercantum pada Penjelasan Pasal 2, huruf b, Undang-Undang Penataan Ruang: “Asas keserasian, keselarasan, dan keseimbangan, maksudnya penataan ruang diselenggarakan dengan mewujudkan. Landasan hukum penataan ruang dan penatagunaan tanah -- Bab 4. Asas Penataan Ruang. JAKARTA, (25/9) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Pola pengelolaan tersebut sudah barang tentu mengacu pada asas-asas penataan ruang yaitu asas terpadu, berdaya guna, serasi, seimbang dan berkelanjutan. Ruang lingkup pengaturan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil meliputi daerah peralihan antara Ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut, ke arah darat mencakup wilayah administrasi kecamatan dan ke arah laut sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai. Asas/Sistem Kearsipan 200 E. urusan pemerintahan dalam bidang penataan ruang. Asas penggunaan segenap ruang D. Ketentuan ini diubah sebagian dengan UU Nomor 11 Tahun. (2018). KesimpulanApa Itu PKKPR – Belum lama ini, pemerintah telah menerbitkan peraturan yang berkaitan dengan tata ruang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 mengenai Penyelenggaraan Penataan Ruang. 1. 2, diakses tanggal 19 September 2021. keserasian, keselarasan dan. Kabupaten Lebak. 10 Asas penataan ruang menurut undang-undang penataan ruang adalah sebagai berikut, pertama,. Jelaskanlah azas penataan ruang yang akan berfungsi sebagai titik tumpu kajian proses penataan ruang menurut UU No. Kabupaten Serang; b. (Pasal 1 butir 1 UU No. ngan yang berbeda. ”. Tata ruang dan peralatan kantor harus mengintegrasikan kegiatan antar dan inter bagian yang ada dalam organisasi. Tata letak kantor berkaitan dengan dekorasi dan desain sebuah kantor. Dharmasraya No Tahun Jumlah yang dicapai Jumlah yang. tentang Penataan Ruang, maka Peraturan Daerah Kota Semarang Kota Semarang Tahun 2000 – 2010 perlu untuk disesuaikan; c. Desa diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (UU Desa). Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Asas Hak Menguasai Negara Pasal 2 UUPA 1) Atas dasara ketentuan dalam pasal 33 ayat 3 UUD dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasikekuasaan seluruh rakyat. 1992, LL SETNEG : 21 HLM. 14. Tata Ruang berbasis UU RI Nomor 26 Tahun 2007 mengenai Penataan Ruang Perencanaan tata ruang memegang peran krusial dalam penciptaan situasi seimbang antara supply dengan demand dalam berbagai aspek pembangunan, baik fisik dan non fisik. Tata naskah dinas sebagai salah satu unsur administrasi umum meliputi, antara lain, pengaturan tentang jenis dan penyusunan naskah dinas, penggunaan lambang negara, logo dan cap dinas,. Tujuan Penataan Ruang Pertumbuhan penduduk yang mengalami perkembangan dengan pesat, kebutuhan pembangunan untuk kepentingan umum (jaringan jalan, fasilitas umum/fasilitas sosial) serta pengembangan sektor industri, perdagangan, pariwisata, pertanian, pemukiman, perkebunan apabila tidak diatur. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 21. Penataaan tata ruang kantor di sekolah atau kantor terdekat. Pembahasan mengenai isu tersebut akan dijabarkan menjadi dua bagian yaitu Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia dan penyempurnaan sistem hukum di Indonesia. A. Jelaskanlah azas penataan ruang yang akan berfungsi sebagai titik tumpu kajian proses penataan ruang menurut UU No. Reception area * C. pengelolaan RTH;ASAS, TUJUAN, DAN SASARAN Pasal 3 Pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarakan dengan asas tanggung jawab negara, asas. Hal ini berfungsi untuk mengatur arus pengunjung, komposisi penataan yang serasi, pengaturan jarak pandang dan tinggi rendah pandangan terhadap karya dua dimensi dan tiga dimensi. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/. Pemanfaatan ganda atas ruang yang tidak berdasarkan atas asas-asas penataan ruang sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 UU No 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang, dapat menimbulkan berbagai konflik kepentingan. mengutamakan. Pelayanan pengadaan dan penyaluran barang dan jasa publik yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruhnya yang diselenggarakan oleh badan usaha milik pemerintah (Badan Usaha Milik. 1. Kendala-kendala dalam proses penataan ruang dilihat dari UU nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang adalah : 1) Pemanfaatan ruang lebih dinamis dan kompleks, termasuk yang dilakukan oleh pihak. PENATAAN RUANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai peruntukan dan fungsinya. Dalam melakukan penataan suatu ruangan kantor haruslah berpedoman pada azas-azas pokok tata ruang kantor itu sendiri, menurut The (2007) ada empat azas pokok tata ruang yaitu : 1. Tetapi pemerintah pusat melakukan perubahan dalam penyederhanaan terkait penataan ruang melalui adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dengan membatasi kewenangan pemerintah daerah secara signifikan. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. skripsi thesis, universitas islam. Ruang Lingkup. Rencana pola ruang wilayah provinsi. (2) Penataan arsip inaktif pada unit pengolah/unit kerja dilaksanakan melalui kegiatan: a. Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. 26 Tahun 2007, terdapat 14 asas penataan ruang yang meliputi keterpaduan, keserasian, keselarasan, keseimbangan, keberlanjutan, keberdayagunaan, keberhasilgunaan, keterbukaan, kebersamaan, kemitraan, perlindungan kepentingan umum. Banyak mahasiswa baik S1, S2, maupun mahasiswa S3 kesulitan dalam mencari referensi ilmu hukum penataan. 2 Asas dan Tujuan Asas dari penataan perumahan dan permukiman berlandaskan pada asas manfaat, adil, dan merata, kepercayaan pada diri sendiri, keterjangkauan, dan kelestarian lingkungan hidup (Bab II Pasal 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011. DASAR PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DI INDONESIA: Sesuai dengan Undang-Undang Sumber Daya Air Nomor 7 Tahun 2004, Indonesia mengadopsi Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air secaraNamun, terdapat hal penting yang perlu diperhatikan yakni asas penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai pedoman dalam menyelenggarakan pemerintahan di desa. Tata ruang erat kaitannya dengan perencanaan, untuk melihat struktur ruang pada kota. Klasifikasi Penataan Ruang 5. Daftar arsip inaktif memuat informasi tentang: pencipta arsip. Ditulis oleh zaqi. Pembentukan Desa di Kawasan yang Bersifat Khusus dan Strategis 5. Abstract. Asas penataan ruang ini menjadi kerangka. (2018). Begitu pula mengenai petugas arsip, tidak ada yang ditugaskan secara khusus danMenurut Undang-Undang No 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang dimaksud dengan ruang adalah Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain. “Penataan ruang berdasarkan wilayah administratif terdiri atas penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi,Proses pengaturan dan pemanfaatan ruang ini dilaksanakan secara bersama-sama, terpadu dan menyeluruh dalam upaya mencapai tujuan pembangunan sesuai amanah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang pada Bab II Pasal 2 yang menyatakan bahwa penataan ruang diselenggarakan berdasarkan asas (1). Umum dan Penataan Ruang memiliki beberapa kendala permasalahan dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut. Ruang Lingkup dan Konsep Prof. Keterpaduan penyelenggaran pengaturan dan penatagunaan tanah dilakukan secara koordinatif dari berbagai instansi terkait yang ada di Daerah yaitu Bappeda, Dinas-dinas dan Kantor Pertanahan Daerah. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Asas rapi dan ringkas. Oleh Vincentius Gitiyarko. ASAS, TUJUAN, DAN SASARAN Pasal 3 Pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarakan dengan asas. Manajemen Kelas – Pengertian, Tujuan, Prinsip, Masalah Dan Contoh – Manajemen kelas adalah proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan, dan pengawasan kegiatan pembelajaran guru dengan segenap penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan secara efektif. 11. Penataan Ruang; 23. 2010. Kabupaten Lampung Utara adalah salah satu wilayah kabupaten di Provinsi Lampung, dibentuk berdasarkan Undang- Undang Nomor 4 Drt Tahun 1956 tentang. Merujuk pendapat Boedi Harsono terdapat delapan asas yang tetap mendasari hukum tanah nasional yaitu: a. Asas dan Tujuan Penataan Ruang 1. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. 2. Metode pendekatannyaada empat pokok tata ruang yaitu (1) Asas mengenai jarak terpendek. 3 Asas Penataan Ruang Penataan ruang wilayah Indonesia, baik untuk kepentingan pemerintah maupun kepentingan masyarakat, pada dasarnya diletakkan di atas beberapa asas, yaitu 13 1) Keterpaduan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas Selain mempertimbangkan berbagai hal di atas, ada beberapa faktor lain yang berhubungan dengan penataan ruang kantor, yang perlu diperhatikan juga. Penyelenggaraan Penataan Ruang DETAIL PERATURAN Abstrak. Penataan Ruang Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan. 5. Deskripsi penataan ruang kantor dinilai berdasarkan; (1) Penataan ruangan secara umum, (2) Penempatan staff tata usaha, dan (3) Pengaturan peralatan dan perabot kantor. memperkenalkan konsep Pola dan Struktur ruang yang bahkan menjadi inspirasi utama bagi lahirnya UU No. Kenyamanan kerja. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;. sebagai bentuk perwujudan. Pengertian Tata Ruang Ruang yaitu dimana merupakan wadah yang meliputi beberapa aspek, yaitu ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara. Kebijakan penataan ruang bertujuan menelurkan produk kebijakan yang nantinya berfungsi untuk membagi ruang yang ada dalam suatu wilayah menjadi bagian-bagian tertentu,. Indonesia, Pemerintah Pusat. Azas jarak terpendek ialah suatu tata letak ruang kantor yang terbaik dimana memungkinkan proses penyelesain suatu pekerjaan dapat dilakukan sependek-pendeknya atau dengan waktu yang efektif. f. id - Dalam mata pelajaran Geografi, asas-asas penataan ruang menjadi landasan penting untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Richard Muther merumuskan enam asas pokok tata ruang yang baik. Pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota; dan d. Penataan ruang di Indonesia yang diatur dalam UU Penataan Ruang, mengacu pada konsep penataan ruang yang berjenjang dan komprehensif, serta asas keterpaduan. Oleh karena itu, perlu kiranya ditinjau kembali mengenai rencana mencabut kewenangan penataan ruang di tingkat kabupaten/ kota dan di tingkat pemerintah provinsi dalam RUU Cipta Kerja. MAKALAH PENATAAN RUANG. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 14 ayat (3) huruf c dan Pasal 27 ayat (2) Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pasal 59 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Pasal 64, Pasal 65 dan Pasal 70 Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor. negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. Kabupaten Pandeglang; c. Dapat melibatkan Forum Penataan Ruang dalam melakukan kajian tersebut. DAFTAR PUSTAKA Buku Adisasmita, R. Dasar pemikiran,asas,dantujuan penataantata ruang. 1. 1992. Banyak mahasiswa baik S1, S2, maupun mahasiswa S3 kesulitan dalam mencari referensi ilmu hukum penataan ruang sebagai 2. Asas ini sangat disarankan untuk kantor dengan ruangan dan jumlah kamar yang minim. Azas Penataan Ruang . 3. 1. Pengertian tata ruang, diambil dari buku (2016) karya Yunus Wahid, merupakan ekspresi geografis yang. 26 Tahun 2007!ABSTRAK: a. Klaster 2: Penataan Desa. keseimbangan struktur ruang pola ruang, manusia lingkungan, perdesaan perkotaan. Asas-asas Pokok Tata Ruang Kantor Seorang ahli tata runag kantor pabrik Richard Muther (1955: 7-8) merumuskan 6 asas pokok ruang pabrik dimana asas tersebut dijelaskan sebagai berikut: Asas mengenai Jarak Pendek Tata ruang yang baik ialah tempat yang memungkinkan proses penyelasain suatu pekerjaan dengan menempuh jarak yang sependek-pendeknya. 2. Divisi yang sifatnya bertugas melayani publik sebaiknya berada ditempat yang mudah. Asas dan Tujuan Penataan Ruang Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 ditegaskan bahwa penataan ruang diselenggarakan berdasarkan asas: Keterpaduan Pemangku kepentingan antara lain, adalah pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat Penyelenggaraan Penataan Ruang. Penataan Berkas Inaktif 2032. Dalam pasal 3 UUPR dijelaskan bahwa, Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional, dengan: a. tahun 2007, juga ditegaskan bahwa ruang . Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2021. Tujuannya, supaya proses penataan ruang kantor menjadi lebih maksimal. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dari. Sebab tata ruang sebuah tempat kerja dapat mempengaruhi kinerja pada karyawan, terdapat asas yang harus dipatuhi dalam penetapan jenis tata ruang kantor, berikut penjelasannya. 2. Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, peninjauan kembali rencana tata ruang dapat dilakukan 1 kali dalam 5 tahun; c. Bagi Peserta KonsolidasiTahun 2007 tentang penataan ruang pada pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk. 14. pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugaspelaksanaan tata ruang gedung, prasarana dan sarana depot, serta pengelolaan depot arsip. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya. Warna dinding natural yang berbeda-beda pada setiap ruang akan menciptakan suasana yang berbeda pula untuk masing-masing ruang tersebut. menggantikan undang-undang No. Prof. Baca Artikel: Tips Kerja Hari Pertama Untuk Karyawan Baru . 26 Tahun 2007! 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran. As as Jar kT erp nd Dengan tidak mengabaikan hal-hal khusus, suatu tata ruang kantor yangdesa diberikan secara khusus dengan adanya asas rekognisi dan subsi-diaritas yang diatur pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut UU Desa). ketentuan umum: 2. 24 Tahun 1992 menentukan bahwa penataan ruang berasaskan: Pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara. 9.